Blora Siap Bersinergi Mengantisipasi Pergerakan Masyarakat Selama Nataru

 

BLORA - Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST, MM., mewakili Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian transportasi pada masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 bersama Menko PMK dan Menteri Perhubungan yang diselenggarakan secara virtual, Kamis  (16/12/2021) sore.

 

Wabup serta jajaran perwakilan Forkopimda dan OPD terkait mengikuti rakor dari R. Rapat Bupati, sementara Menko PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP, Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya dan Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP memberi pengarahan langsung dari Gradhika Bhakti Praja Kompleks Gubernuran.

 

Wakil Bupati menyampaikan siap melaksanakan arahan dan minta kepada seluruh stakeholder bahu membahu mengantisipasi peningkatan pergerakan perjalanan masyarakat selama libur nataru.

 

"Untuk pos pemantauan di Ketapang saya minta tolong jajaran Polres Blora untuk mempersiapkan, barangkali nanti ada peninjauan seperti saat lebaran. Karena lokasi pos ini di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Juga dinas kesehatan segera membuat edaran terkait persyaratan perjalanan seperti yang disampaikan Menteri Perhubungan," kata Mbak Etik.

 

"Karena ada arahan terbaru dari Mas Menteri Pendidikan terkait libur sekolah, tolong Dinas Pendidikan memberi imbauan kepada seluruh Kepala Sekolah agar mengingatkan anak didiknya menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan sampai lalai," lanjut Wabup.

 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya dalam arahannya kepada seluruh kepada daerah dan Forkopimda di Jawa Tengah menyampaikan agar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama atas pengendalian pergerakan masyarakat selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

 

"Sinergitas dan komunikasi yang baik antara pemangku wilayah ditingkatkan agar segala kebijakan yang diambil dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Tidak ada penyekatan atau pemutar balikan kendaraan pemudik yang ada pengetatan terkait protokol kesehatan dan vaksinasi," papar Budi Karya.

 

Dikatakannya, semua pelayanan dan pengawasan di pos pemantauan agar dilakukan dengan tegas tapi humanis.

 

"Sekali lagi tidak ada putar balik. Dan saya apresiasi pendirian posko vaksinasi sebagai salah satu upaya percepatan target vaksinasi. Jateng ini daerah favorit tujuan mudik yang bekerja di wilayah Jabodetabek sehingga perlu perhatian khusus," lanjutnya.

 

Pada kesempatan kali ini, Menko PMK memberikan apresiasi dan support untuk rencana pelaksanaan pengendalian pergerakan masyarakat di masa libur nataru yang disiapkan oleh Pemprov dan jajaran Polda Jateng.

 

"Saya mengapresiasi seluruh skenario, plot untuk penanganan pergerakan masyarakat. Meskipun nanti di lapangan tidak sesuai dengan skenario, saya yakin teman- teman di lapangan sudah tahu jalan keluar untuk mengatasinya. Perlu pembagian tugas dan pendelegasian wewenang sehingga apabila terjadi kendala yang bertugas di lapangan dapat mengambil keputusan tanpa harus menunggu atasan," kata Muhadjir.

 

Menurutnya, untuk antisipasi libur nataru ini, Presiden mengambil kebijakan menerapkan skenario moderat yaitu memberlakukan level sesuai masing-masing daerah.

 

Sedangkan daerah membuat peraturan khusus untuk pelaksanaan perayaan natal, ibadat natal maupun pergantian tahun.

 

"Masing-masing sektor harap membuat aturan yang mendetail sesuai kondisi daerah masing-masing. Semoga paska libur Nataru tidak ada lonjakan kasus di Jawa Tengah," harapnya. (Red)